Foto: Ilustrasi gelombang PHK massal.

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Alarm ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal mulai terasa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Melemahnya aktivitas di sejumlah sektor usaha membuat ribuan pekerja dibayangi ketidakpastian, sementara pemerintah daerah diminta segera bergerak menyiapkan langkah antisipasi agar dampaknya tidak berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Perkebunan, dan Pertanian Kukar, Mustain mengatakan keresahan pekerja mulai meningkat seiring kondisi ekonomi dan aktivitas perusahaan yang mengalami perlambatan dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, ancaman PHK tidak hanya berdampak terhadap pekerja, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial masyarakat.

“Kalau situasi ini terus berlanjut tanpa langkah antisipasi, tentu yang paling terdampak adalah para pekerja dan keluarganya,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Ia menyebut pihak serikat pekerja telah mencoba membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan DPRD Kukar agar persoalan tersebut bisa dibahas lebih serius.

Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan sejak awal sebelum jumlah pekerja terdampak semakin besar.

“Kami ingin semua pihak mulai memikirkan solusi bersama, jangan sampai ketika PHK terjadi baru sibuk mencari jalan keluarnya,” kata dia.

Selain itu, pihaknya juga mulai mendorong peluang investasi baru di Kukar agar tersedia alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Beberapa sektor usaha dinilai masih memiliki peluang berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar.

“Kami terus mencoba membuka komunikasi dengan investor supaya ada sektor usaha baru yang bisa berkembang di Kukar,” ucapnya.

Menurut Mustain, sektor transportasi menjadi salah satu bidang yang berpotensi membantu penyerapan tenaga kerja apabila mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

“Harapan kami sektor-sektor baru yang masuk nanti benar-benar bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kukar, Fachrudin mengakui ancaman PHK massal memang mulai menjadi perhatian pemerintah daerah.

Penurunan produksi di sejumlah sektor usaha disebut menjadi salah satu faktor yang memicu kekhawatiran tersebut.

Ia menilai pemerintah harus mulai menyiapkan strategi jangka pendek maupun jangka panjang agar dampak PHK tidak semakin meluas di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

“Pemerintah memang harus mulai menghitung langkah-langkah antisipasi dari sekarang supaya ketika kondisi itu terjadi kita sudah siap,” ujarnya.

Menurutnya, situasi yang terjadi saat ini cukup dilematis karena perusahaan juga tengah menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Namun di sisi lain, nasib tenaga kerja tetap harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Yang paling penting sekarang bagaimana masyarakat tetap punya peluang bekerja meskipun kondisi perusahaan sedang sulit,” kata dia.

Fachrudin mengatakan DPRD Kukar telah mengusulkan pembukaan sektor usaha baru sebagai solusi untuk membantu menyerap tenaga kerja terdampak PHK. Salah satunya melalui pengembangan industri sawit dan usaha produktif di wilayah pesisir.

“Minimal ada sektor lain yang bisa menampung sebagian tenaga kerja sehingga masyarakat tidak sepenuhnya kehilangan mata pencaharian,” ungkapnya.

Ia berharap kondisi ekonomi daerah dapat kembali stabil dalam beberapa tahun ke depan sehingga aktivitas usaha kembali bergerak normal dan ancaman PHK massal bisa ditekan.

“Kita semua berharap kondisi ekonomi segera membaik supaya dunia usaha kembali berjalan normal dan masyarakat tidak terus dibayangi kekhawatiran kehilangan pekerjaan,” tutupnya. (kriz)